ETIKA KEBIJAKAN PUBLIK

PENTINGNYA ETIKA

DALAM ANALISIS KEBIJAKAN PUBLIK

OLEH : YITNO PUGUH MARTOMO

A.    Pendahuluan

Konsep etika menurut Diktat Kuliah Etika Adminitarsi (Gareth Jones, 2004) adalah “Ethics are moral principles of beliefs about what is right or wrong” (Etika adalah prinsip moral kepercayaan tentang apa yang benar atau salah). Dari konsep di atas dapat dikatakan bahwa etika berkaitan dengan standart nilai yang disepakati bersama oleh suatu komunitas/masyarakat dan berlaku universal.

Hal senada diungkapkan oleh Dunn (2003:107) masalah kebijakan bukan hanya mengerjakan apa yang benar akan tetapi mengetahui apa yang benar, sistem nilai yang dihasilkan oleh sebuah kebijakan tergantung pada seberapa menguntungkan/manfaat jika policy desirability dilakukan dan apakah policy desirability benar-benar dilakukan.

Yang bisa ditangkap dari uaraian di atas adalah etika merupakan standart nilai yang dapat memberikan pemahaman kepada kita dalam mengambil suatu tindakan, berkaitan mana yang benar dan mana yang salah serta mana yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan.

B.     Pembahasan

Dalam melakukan analisis kebijakan etika mutlak diperlukan agar mendapat dukungan dari pihak terkait (stakeholders). Kebijakan akan efektif dan mendapat dukungan penuh dari publik, ketika publik terutama kelompok sasaran (target group) merasa bahwa kebijakan tersebut sesuai dan tidak bertentangan dengan nilai yang mereka sepakati bersama. Sebaliknya penolakan akan mereka lakukan ketika dirasakan kebijakan tersebut bertentangan dengan nilai yang mereka yakini kebenarannya.

Sebagai contoh misalnya kebijakan didirikannya lokalisasi baru yang tidak jauh dari pemukiman penduduk, karena lokalisasi berkaitan dengan moralitas dan biasanya tidak hanya dipergunakan sebagai kegiatan mesum akan tetapi banyak hal negatif yang menyertainya (kriminalitas, miras, narkoba dan sebagainya). Karena menurut mereka hal tersebut bertentangan dengan standart nilai yang disepakati maka mereka akan menolak didirikannya lokasi tersebut.

Ruang lingkup analisis kebijakan tidaklah sesuatu yang “bebas nilai” artinya analisis kebijakan tersebut sangat tergantung dengan nilai walaupun ada kesempatan untuk memperdebatkan nilai tersebut dengan fakta yang ada. Dalam melakukan analisis kebijakan  melalui proses penelitian dan penyelidikan  di dasarkan pada nilai yang merupakan keyakinan sifat manusia, masyarakat dan pemerintah. Menurut Dunn (2003:198) usaha untuk menyembunyikan nilai merupakan sesuatu yang tidak mungkin dilakukan. Oleh karena itu semua bentuk analisis kebijakan dipahami sebagai potensi untuk bersifat ideologis, dalam arti nilai yang sesungguhnya dapat disembunyikan  oleh para analisis, akan tetapi itu merupakan tindakan yang berisiko terhadap kegagalan kebijakan. Maka yang harus dilakukan dalam analisis kebijakan publik adalah membuat suatu nilai menjadi ekplisist dengan emmasukkan etika sebagai argumen yang realistis.

C.    Penutup

Dari uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa analisis kebijakan publik merupakan sesuatu yang tidak bebas niali, keberadaannya sangat tergantung dengan standart nilai yang diyakini oleh masyarakat sebagai target group. Dukungan terhadap kebijakan akan diperoleh ketika kebijakan tersebut sesuai dengan standart nilai target group, sebaliknya penolakan akan terjadi ketika nilai tidak sesuai dengan standart mereka.

D.    Referensi

1.      Muhadjir Darwin, 2004, Diktat Kuliah Etika Adminitrasi, MAP Universitas Sebelas Maret, Surakarta.

2.      Sudarmo, 2004, Catatan Kuliah, Analisis Kebijakan Publik, MAP Universitas Sebelas Maret, Surakarta.

3.      William N. Dunn, 2003, Pengantar Analisis Kebijakan Publik, Yogyakarta, Gadjah Mada University Perss.