ETIKA KEBIJAKAN PUBLIK

PENTINGNYA ETIKA

DALAM ANALISIS KEBIJAKAN PUBLIK

OLEH : YITNO PUGUH MARTOMO

A.    Pendahuluan

Konsep etika menurut Diktat Kuliah Etika Adminitarsi (Gareth Jones, 2004) adalah “Ethics are moral principles of beliefs about what is right or wrong” (Etika adalah prinsip moral kepercayaan tentang apa yang benar atau salah). Dari konsep di atas dapat dikatakan bahwa etika berkaitan dengan standart nilai yang disepakati bersama oleh suatu komunitas/masyarakat dan berlaku universal.

Hal senada diungkapkan oleh Dunn (2003:107) masalah kebijakan bukan hanya mengerjakan apa yang benar akan tetapi mengetahui apa yang benar, sistem nilai yang dihasilkan oleh sebuah kebijakan tergantung pada seberapa menguntungkan/manfaat jika policy desirability dilakukan dan apakah policy desirability benar-benar dilakukan.

Yang bisa ditangkap dari uaraian di atas adalah etika merupakan standart nilai yang dapat memberikan pemahaman kepada kita dalam mengambil suatu tindakan, berkaitan mana yang benar dan mana yang salah serta mana yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan.

B.     Pembahasan

Dalam melakukan analisis kebijakan etika mutlak diperlukan agar mendapat dukungan dari pihak terkait (stakeholders). Kebijakan akan efektif dan mendapat dukungan penuh dari publik, ketika publik terutama kelompok sasaran (target group) merasa bahwa kebijakan tersebut sesuai dan tidak bertentangan dengan nilai yang mereka sepakati bersama. Sebaliknya penolakan akan mereka lakukan ketika dirasakan kebijakan tersebut bertentangan dengan nilai yang mereka yakini kebenarannya.

Sebagai contoh misalnya kebijakan didirikannya lokalisasi baru yang tidak jauh dari pemukiman penduduk, karena lokalisasi berkaitan dengan moralitas dan biasanya tidak hanya dipergunakan sebagai kegiatan mesum akan tetapi banyak hal negatif yang menyertainya (kriminalitas, miras, narkoba dan sebagainya). Karena menurut mereka hal tersebut bertentangan dengan standart nilai yang disepakati maka mereka akan menolak didirikannya lokasi tersebut.

Ruang lingkup analisis kebijakan tidaklah sesuatu yang “bebas nilai” artinya analisis kebijakan tersebut sangat tergantung dengan nilai walaupun ada kesempatan untuk memperdebatkan nilai tersebut dengan fakta yang ada. Dalam melakukan analisis kebijakan  melalui proses penelitian dan penyelidikan  di dasarkan pada nilai yang merupakan keyakinan sifat manusia, masyarakat dan pemerintah. Menurut Dunn (2003:198) usaha untuk menyembunyikan nilai merupakan sesuatu yang tidak mungkin dilakukan. Oleh karena itu semua bentuk analisis kebijakan dipahami sebagai potensi untuk bersifat ideologis, dalam arti nilai yang sesungguhnya dapat disembunyikan  oleh para analisis, akan tetapi itu merupakan tindakan yang berisiko terhadap kegagalan kebijakan. Maka yang harus dilakukan dalam analisis kebijakan publik adalah membuat suatu nilai menjadi ekplisist dengan emmasukkan etika sebagai argumen yang realistis.

C.    Penutup

Dari uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa analisis kebijakan publik merupakan sesuatu yang tidak bebas niali, keberadaannya sangat tergantung dengan standart nilai yang diyakini oleh masyarakat sebagai target group. Dukungan terhadap kebijakan akan diperoleh ketika kebijakan tersebut sesuai dengan standart nilai target group, sebaliknya penolakan akan terjadi ketika nilai tidak sesuai dengan standart mereka.

D.    Referensi

1.      Muhadjir Darwin, 2004, Diktat Kuliah Etika Adminitrasi, MAP Universitas Sebelas Maret, Surakarta.

2.      Sudarmo, 2004, Catatan Kuliah, Analisis Kebijakan Publik, MAP Universitas Sebelas Maret, Surakarta.

3.      William N. Dunn, 2003, Pengantar Analisis Kebijakan Publik, Yogyakarta, Gadjah Mada University Perss.   

 

PROKASIH 

  Latar Belakang Masalah

Dengan makin meningkatnya kegiatan ekonomi yang bertumpu pada pembangunan industri, yang diantaranya memakai berbagai bahan kimia dan zat radioaktif, disatu sisi menghasilkan produk yang bermanfaat bagi masyarakat, namun disisi lain menghasilkan ekses berupa pencemaran lingkungan ketika limbah bahan berbahaya dan beracun dibuang ke dalam lingkungan hidup. Hal tersebut dapat mengancam lingkungan hidup, kesehatan dan kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lainnya. Oleh karena itu pencemaran airpun akan terjadi apabila industri membuang limbah mereka kedalam aliran-aliran sungai diseputar mereka, maka aliran sungai tersebut akan makin tercemar dan secara terus-menerus menjadi tidak layak sebagai persediaan air.

Pencemaran air idealnya mendapat perhatian yang sangat serius karena air merupakan kebutuhan yang sangat pokok bagi kehidupan masyarakat. Dengan demikian masalah air merupakan isu dan sekaligus masalah publik. Solichin Abdul Wahab (2002:40) menentukan kriteria isu publik salah satunya adalah sebagai berikut :

“Isu tersebut telah mencapai suatu titik kritis tertentu sehingga ia praktis tidak lagi bisa diabaikan begitu saja, atau ia telah dipersepsikan sebagai suatu ancaman yang serius yang jika tak segera di atasi  justru akan menimbulkan luapan krisis baru yang jauh hebat di masa yang akan datang”.

Hasil uji laboratorium pencemaran air sungai dengan beberapa parameter dapat dilihat dalam tabel di bawah ini :

HASIL UJI LABORATORIUM

PENCEMARAN AIR SUNGAI DI KOTA SURAKARTA

Nama Sungai	Parameter	Syarat	Analisis	Lebih (+)
1. Prewulung Hulu Hilir 2. Jenes Hulu Hilir 3. Anyar Hulu Hilir 4. Pepe Hulu Hilir	Amoniak bebas Amoniak bebas Amoniak bebas COD Amoniak bebas COD Amoniak bebas COD Amoniak bebas COD Amoniak bebas Amoniak bebas COD	5 5 5 300 5 300 5 300 5 300 5 5 300	5,440 13,750 16,440 356 29,680 1032,4 20,980 320,4 11,270 391,6 21,080 17,630 427,2	8,9 % 175 % 228,8 % 18,7 % 593,6 % 244,6 % 319,6 % 5.8 % 124,4 % 30,5 % 321,6 % 252 % 42,4 %

Sumber : Laporan Prokasih Tahun 2001

Berdasarkan data diatas diketahui bahwa pencemaran air sungai di Surakarta berada diatas ambang batas maksimum dari yang seharusnya. Pemerintah harus dapat bekerja sama dengan masyarakat, begitu pula sebaliknya masyarakat tidak bisa hanya mengharapkan pemerintah saja dalam menanggulangi pencemaran air sungai. Undang-undang nomor 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup menetapkan kewajiban bagi setiap orang untuk memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mencegah dan menanggulangi pencemaran dan perusakan lingkungan hidup disamping hak yang sama bagi setiap orang atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.secara aktif dalam menanggulangi pencemaran air sungai. Di samping itu agar tujuan dapat tercapai, maka pemerintah mengeluarkan kebijakan Program Kali Bersih (prokasih) yang mengikut sertakan masyarakat.

B.   Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis uraikan di atas untuk membatasi agar pembahasan penulisan ini tidak keluar dari kerangka permasalahan yang ingin di kaji maka perumusan masalah dala penelitian ini adalah sebagai berikut :

“Bagaimanakah Upaya Penanggulangan Pencemaran Air Sungai Di Kota Surakarta?”

C.  Pembahasan

1.   Landasan Teori

Untuk mengatasi masalah publik tentu saja yang diperlukan adalah kebijakan publik. Thomas R. Dye (dalam Riant Nugroho D., 2003:4) mengemukakan pengertian kebijakan publik sebagai sesuatu yang dikerjakan pemerintah, mengapa mereka melakukan dan hasil yang membuat sebuah kehidupan tampil berbeda. Harold D. Laswell dan Abraham Kaplan (dalam Irfan Islamy, 2003:16) menyatakan bahwa kebijakan dapat diartikan sebagai suatu program pencapaian tujuan, nilai-nilai, dan praktek-praktei yang terarah. Senada dengan pendapat tersebut Solichin Abdul Wahab (1999:15) mengatakan bahwa kebijakan negara diartikan sebagai :

“Kebijakan yang dikembangkan dan dirumuskan oleh instansi-instansi serta pejabat-pejabat pemerintah. Kebijakan-kebijakan pemerintah tersebut kemudian dituangkan dalam bentuk program-program sebagai unsur pelaksana dari kebijakan-kebijakan”.

Dari pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa kebijakan public  merupakan suatu tindakan yang direncanakan dan dikembangkan oleh instansi-instansi pemerintah. Mengingat kebijakan merupakan suatu hal yang masih bersifat abstrak dan luas, maka agar dapat diimplementasikan guna merealisasikan tujuannya, suatu keputusan kebijkan perlu dijabarkan ke dalam program-program aksi yang sifatnya lebih operasional.

Pariatra Westra (1983:24) mendefinisikan program sebagai seperangkat aktifitas yang dilakukan/dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan maksud dari suatu rencana pembangunan yang spesifik. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Program diartikan sebagai sebuah rancangan mengenai asas-asas serta usaha (dalam ketatanegaraan, perekonomian, dan sebagainya) yang akan dijalankan.

Berdasarkan pendapat-pendapat diatas disimpulkan bahwa program merupakan sebuah rancangan dari rumusan kebijakan yang akan dijalankan mengenai asas-asas serta usaha untuk mencapai tujuan. Sedangkan asas adalah  aturan-aturan tingkah laku secara umum atau suatu tata cara yang harus dituruti. Program juga dugunakan sebagai alat untuk memecahkan masalah. Keadaan-keadaan yang merupakan hambatan-hambatan atau kelemahan-kelemahan dalam masyarakat sering ditanggulangi dengan satu program. Ciri-ciri program yang baik menurut Bintoro Tjoroamodjojo (1995:75) adalah sebagai berikut :

a.    Tujuan yang dirumuskan secara jelas.

b.    Penentuan peralatan yang terbaik untuk mencapai tujuan tersebut.

c.    Suatu kerangka kebijaksanaan yang konsisten dan atau proyek-proyek yang saling berkaitan untuk mencapai tujuan program seefektif mungkin.

d.    Pengukuran dengan biaya-biaya yang diperkirakan dan keuntungan-keuntungan yang diharapkan mampu untuk dihasilkan dari proyek tersebut.

e.    Hubungan dengan kegiatan-kegiatan lain dalam usaha pembangunan dan program pembangunan lainnya. Suatu program pembangunan tidak berdiri sendiri.

f.     Berbagai upaya dibidang manajemen, termasuk penyediaan tenaga kerja, pembiayaan, dan lain-lain untuk melaksanakan program tersebut.

Berdasarkan pendapat diatas, maka penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa terdapat kesamaan antara implementasi kebijakan dengan implementasi program. Oleh karena itu dalam tulisan ini akan mengambil indikator-indikator dalam implementasi program kali bersih berdasarkan pada pendekatan procedural dan managerial. Indikator-indikator tersebut yaitu :

a.    Mendesain program beserta perincian tugas dan perumusan tujuan yang jelas, penentuan ukuran prestasi kerja, biaya dan waktu.

1)    Mendesain program

2)    Perincian tugas

3)    Perumusan tujuan yang jelas

4)    Penentuan ukuran prestasi kerja

5)    Biaya dan waktu

b.    Melaksanakan program dengan mendayagunakan struktur-struktur dan personalia, dana dan sumber-sumber, prosedur-prosedur dan metode-metode yang tepat.

1)    Mendayagunakan struktur-struktur dan personalia.

2)    Mendayagunakan dana dan sumber-sumber

3)    Mendayagunakan prosedur-prosedur dan metode yang tepat

c.  Membangun  sistem   penjadwalan,  monitoring dan sarana-sarana          pengawasan yang tepat guna menjamin bahwa tindakan-tindakan yang  tepat dan benar dapat segera dilaksanakan.

1)     Membangun sistem penjadwalan

2)    Monitoring

3)    Sarana-sarana pengawasan

2.    Program Kali Bersih

Agar terciptanya keselarasan antar manusia dengan lingkungannya, maka manusia mengupayakan pengelolaan lingkungan hidup. UU No. 23 Tahun 1997 Bab 1 Pasal (1) menyebutkan bahwa pengertian lingkungan hidup adalah upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi  kebijaksanaan penataan, pemanfaatan,pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan, dan pengendalian lingkungan hidup.

Pengelolaan lingkungan hidup ini bertujuan untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup dan menjadi jaminan bagi kesejahteraan dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan. Salah satu bentuk produk yang dihasilkan dari pengelolaan lingkungan hidup yaitu Program Kali Bersih (PROKASIH). Karena bagaimanapun juga negara menjamin bahwa pemanfaatan sumber daya alam akan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu lingkungan hidup rakyat sertanegara mencegah dilakukannya kegiatan pemanfaatan sumber daya alam yang menimbulkan kerugian.

Sebagai sasaran dari program ini, maka industri-industri ini diajak bersama-sama mengawasi dan mengendalikan beban pencemaran air. Bagaimanapun juga kegiatan industri dan tekhnologi tidak dapat terlepas dari kebutuhan air. Dalam kegiatan industri dan tekhnologi, air digunakan antara lain sebagai proses, air pendingin. Air ketel uap, penggerak turbin, dan utilitas serta sanitasi. (Arya Wardhana,1999:73).

Didalam kegiatan industri dan tekhnologi, air yang telah digunakan (air limbah industri) tidak boleh langsung dibuang ke sungai karena dapat menyebabkan pencemaran. Air tersebut harus diolah terlebih dahulu agar mempunyai kualitas yang sama dengan kualitas air lingkungan. Jadi air limbah industri harus mengalami proses daur ulang sehingga dapat digunakan lagi atau dibuang kembali ke lingkungan tanpa menyebabkan pencemaran air lingkungan.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 1990 tentang Pengendalian Pencemaran Air Bab I pasal I, disebutkan pengertian dari hal-hal yang berhubungan dengan pengendalian pencemaran air, yaitu

a.    Pengendalian adalah upaya pencegahan dan atau penanggulangan dan atau pemulihan.

b.    Pencemaran air adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat,energi, dan atau komponen lain kedalam air oleh kegiatan manusia, sehingga kualitas air turun  sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan air tidak berfungsi lagi sesuai peruntukkannya.

c.    Beban pencemaran adalah jumlah suatu parameter pencemaran yang terkandung dalam sejumlah air atau limbah.

d.    Daya tampung beban pencemaran adalah kemampuan air pada sumber air menerima beban pencemaran limbah tanpa mengakibatkan turunnya kualitas air sehingga melewati baku mutu air yang ditetapkan sesuai dengan peruntukkannya.

e.    Baku mutu air adalah batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen lain yang ada atau harus ada dan atau unsur pencemar yang ditenggang adanya didalam air pada sumber air tertentu sesuai dengan peruntukkannya.

Menurut Arya Wardhana (1994:78) terdapat pula komponen pencemar air yang dibagi atas :

a.    Bahan buangan padat yang berbentuk padat, baik kasar maupun halus.

b.    Bahan buangan organic; yang berupa limbah yang dapat membusuk atau terdegradasi oleh mikro organisme.

c.    Bahan buangan anorganic; yang berupa limbah yang tidak dapat  membusuk dan sulit didegradasi oleh mikro organisme.

d.    Bahan buangan olahan bahan makanan; biasanya mengapung menutupi permukaan air.

e.    Bahan buangan zat kimia; berupa sabun, bahan pemberantas hama(insektisida), zat warna kimia, larutan penyamak kulit dan zat radioaktif.

f.     Bahan buangan cairan minyak; biasanya mengapung menutupi permukaan air.

g.    Bahan buangan berupa panas.

Berdasarkan cara pengamatannya, pengamat indikator dan komponen pencemaran air lingkungan dapat digolongkan menjadi :

a.    Pengamatan secara fisis, yaitu pengamatan pencemaran air berdasarkan tingkat kejernihan air(kekeruhan), perubahan suku air, perubahan rasa dan warna air.

b.    Pengamatan secara kimiawi, yaitu pengamatan pencemaran air berdasarkan zat kimia yang terlarut, perubahan pH.

c.    Pengamatan secara biologis, yaitu pengamatan pencemaran air berdasarkan mikroorganisme yang ada didalam air, terutama ada tidaknya bakteri patogen (Arya Wardhana,1994:178).

Air yang telah tercemar dapat mengakibatkan kerugian besar bagi manusia. Kerugian yang disebabkan air dapat berupa air menjadi tidak bermanfaat lagi dan air menjadi penyebab timbulnya penyakit. Air tidak dapat digunakan lagi untuk keperluan rumah tangga mulai untuk minum, memasak, mandi, mencuci dan lain sebagainya. Air tidak dapat digunakan untuk kepentingan industri sebagai solven atau sebagai proses dalam industri kimia. Begitu pula dengan bidang pertanian, air yang tercemar tidak dapat digunakan sebagai pengairan.

Timbulnya penyakit air yang tercemar ini bisa berupa penyakit menular maupun penyakit yang tidak menular. Penyakit menular ini berasal dari senyawa organik yang terdapat didalam limbah organik, terutama limbah yang berasal dari industri olahan bahan makanan. Sedangkan pada penyakit tidak menular yang menyebabkan dapat berupa zat anorganik. Keduanya ini dapat menimbulkan penyakit mulai dari keracunan yang ringan sampai keracunan berat yang berakhir kematian.

Air yang tercemar ini berasal dari air sampah atau limbah industri. Industri-industri ini semakin banyak dan menjamur sebagai upaya peningkatan kesejahteraan manusia dan seiring dengan peningkatan kegiatan ekonomi di negara ini. Namun kemajuan industri dan tekhnologi yang menyertai ternyata menimbulkan pencemaran lingkungan yang pada akhirnya juga berdampak terhadap manusia. Oleh karena itu, manusia sebagai makhluk yang mempunyai kemampuan berpikir mencoba mencari usaha-usaha yang harus dilakukan agar dapat mengurangi dan menanggulangi pencemaran lingkungan, sehingga kemajuan industri dan tekhnologi dapat diimbangi denagn usaha-usaha pengelolaan lingkungan.

Usaha untuk mengurangi dan menanggulangi pencemaran lingkungan yang mempunyai dampak  yang sangat merugikan manusia tersebut ada 2 (dua) macam cara, yaitu :

a.    Penanggulangan secara non teknis; meliputi Penyajian Informasi Lingkungan (PIL), Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), perencanaan kawasan kegiatan industri dan teknologi, pengaturan dan pengawasan kegiatan, dan menanamkan perilaku disiplin.

b.    Penanggulangan secara teknis; meliputi mengubah proses, mengganti sumber energi, mengelola limbah dan menambah alat bantu.(Arya Wardhana,1997:160).

Seperti yang telah ditulis sebelumnya, bahwa tujuan dari prokasih ini adalah menurunkan atau mengurangi jumlah beban zat pencemaran yang masuk ke sungai prokasih. Agar tujuan ini dapat tercapai maka pemerintah maupun industri harus mendukung dan saling bekerja sama dengan baik dalam pemberian informasi mengenai segala hal yang berkenaan dengan lingkungan hidup beserta pencemarannya, terutama pada air sungai.

Pola yang digunakan dalam pelaksanaan prokasih adalah melakukan identifikasi terhadap industri yang mempunyai potensi pencemaran yang selanjutnya melalui penandatanganan surat kesanggupan dari para penanggungjawab perusahaan untuk melaksanakan penurunan beban pencemaran dengan menyempurnakan/membangun unit pengolahan air limbah secara bertahap.

Bahwa untuk melaksanakan suatu program harus melalui tahapan-tahapan implementasinya sebagai berikut :

a.    Mendesain program beserta perincian tugas dan perumusan tujuan yang jelas, penentuan ukuran prestasi kerja, biaya dan waktu.

Seperti telah dikatakan awal penulisan ini bahwa terdapat kesamaan kebijakan dan program. Perbedaannya hanyalah kebijakan masih berbentuk absrak sedangkan program merupakan bentuk konkritnya. Ini berarti bahwa mendesain program sama saja dengan pembuatan keputusan. Begitu pula dengan perincian tugas. Implementasi prokasih memerlukan perincian tugas yang jelas dan tepat untuk lebih memudahkan para pelaksana dalam proses pelaksanaan prokasih. Perincian tugas pada implementasi prokasih ini ditujukan kepada tim pelaksana prokasih dengan tujuan agar para pelaksana dalam tim ini dapat melaksanakan tugas  yang menjadi wewenang dan tanggung jawabnya agar tujuan prokasih dapat tercapai. Walaupun demikian, tidak menutup wewenang dan tanggung jawab dari para pegawai itu sendiri. Para pegawai juga mempunyai tugas dan wewenang yang harus dijalankan sesuai dengan peraturan-peraturan organisasi (struktur organisasi). Tugas dari para pegawai ini berhubungan dan berkaitan dengan tugas dari pelaksana program, karena mengingat posisi Bapedalda sebagai “leading sector” dari implementasi prokasih di Kota Surakarta. Penanaman dan pemahaman misi dan visi yang sama dalam setiap diri pelaksana merupakan faktor yang paling penting dalam proses pelaksana program. Hal ini terjadi karena jelasnya tujuan yang harus dicapai. Bapedalda membuat ketentuan pengukuran prestasi kerja ditujukan kepada para pelaksana prokasih didalam lingkungan kerjanya. Adanya ukuran prestasi kerja ini dapat mendorong pegawai Bapedalda (pelaksana prokasih) lebih optimal dalam melaksanakan tugasnya sehingga terwujud keberhasilan pencapaian tujuan dan keberhasilan organisasi secara keseluruhan. Penetapan biaya dan waktu dalam melaksanakan program ditentukan oleh Bapedalda karena hal ini berhubungan dengan keberhasilan suatu badan pelaksana dalam melaksanakan suatu program pembangunan. Penetapan biaya dan waktu yang tepat akan membantu badan pelaksana terhindar dari pemborosan biaya dan waktu dalam melaksakan programnya.

b.    Melaksanakan program dengan mendayagunakan struktur-struktur dan personalia, dana dan sumber-sumber, Prosedur-prosedur dan metode yang tepat.

Dalam melaksanakan program, badan pelaksana juga harus mendayagunakan struktur-struktur dan personalia-personalia. Dengan adanya struktur-struktur dan personalia akan terbentuk suatu pola hubungan dan peranan-peranan diantara personalia yang ditunjuk untuk bekerja sama dalam suatu program. Begitu juga dengan mendayagunakan dana dan sumber-sumber. Dana dalam hal pelaksanaan program bagi suatu badan pelaksana harus dapat digunakan seefektif mungkin dan setepat mungkin dengan sumber-sumber yang digunakan dalam prokasih. Seperti halnya penetapan prosedur-prosedur dan metode-metode pembuangan limbah dan pengolahannya bagi industri-industri yang terkait prokasih serta mendayagunakan prosedur-prosedur dan metode-metode yang ada yang telah terbentuk juklak maupun juknis prokasih.

c.    Membangun sistem penjadwalan, monitoring dan sarana-sarana pengawasan yang tepat guna menjamin bahwa tindakan-tindakan yang tepat dan benar dapat segera dilaksanakan.

Pada pelaksanaan prokasih diperlukan juga membangun sistem penjadwalan. Dengan adanya sistem penjadwalan ini dapat membantu pelaksanaan dalam melaksanakan prokasih secara efektif berdasarkan jadwal yang telah dibuat. Monitoring atau pemantauan juga diperlukan dalam pelaksanaan prokasih. Dengan adanya pemantauan, akan terlihat upaya yang dilakukan oleh pihak dalam melaksanakan prokasih. Begitu pula dengan sarana-sarana pengawasan. Badan pelaksanaan menetapkan standar dari prokasih ini, mengadakan penilaian terhadap industri yang terkait prikasih dan mengadakan tindakan-tindakan perbaikan apabila pihak industri yang terkait prokasih belum melaksanakan prokasih dalam pembuangan maupun pengolahan limbahnya.

D.   Kerangka Pemikiran

Dari landasan teori yang telah diuraikan di atas penulis dapat mengambil suatu kerangka pemikiran dalam bentuk skematis agar dapat diperoleh suatu kejelasan, sehingga permasalahan tersebut mudah untuk dipahami. Adapun kerangka pemikiran tersebut dapat digambarkan skemanya sebagai berikut :

1.   Pendayagunaan Struktur&Personalia 2.   Mendayagunakan resourc&sumber 3.   Mendayagunakan Prosedur&Metode yang tepat 4.   1.   Perumusan Tujuan Dengan Jelas 2.   Penentuan Ukuran Prestasi 3.   Biaya Dan Waktu

4.   Perincian tugas 5.   Perumusan Tujuan Dengan Jelas 6.   Penentuan Ukuran Prestasi 7.   Biaya Dan Waktu

 

E.   Sumber Pustaka

1. Buku-buku :

a.    Bintoro Tjokroamidjojo, Pengantar administrasi Pembangunan, LP3ES, Jakarta, 1995.

b.    Irfan Islamy, Prinsip-prinsip Kebijaksanaan Negara, Bumi Aksara, Jakarta, 2003.

c.    Inu Kencana, Syafi’I Djamaludin Tanjung, Supardan Moleong, Ilmu Administrasi Publik, Rineka Cipta, Jakarta, 1999.

d.    Pariatra Westra, Ensiklopedia Administrasi, Gunung Agung, Jakarta, 1989.

e.    Riant Nugroho D., Kebijakan Publik : Formulasi, Implementasi Dan Evaluasi, Gramedia, Jakarta, 2003.

f.     Solichin Abdul Wahab, Analisa Kebijakan Dan Formulasi Ke Implementasi Kebijakan, Bumi Aksara, Jakarta, 2003.

g.    Wisnu Arya Wardana, Dampak Pencemaran Lingkungan, Adi Ofset, Yogyakarta, 1997.

2,  Peraturan-peraturan :

a.    Undangiundang Nomor 23 tahun 1997, Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

b.    Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 tahun 1990, Tentang Pengendalian Pencemaran Lingkungan.

c.     Juklak Prokasih trahun 1995/1996 untuk Daerah Jawa Tengah.

PERDA PENUTUPAN SILIR

 “ORGANISASI & MANAJEMEN PUBLIK”

YITNO PUGUH MARTOMO

ANALISIS KEBIJAKAN TENTANG

FORMULASI, IMPLEMENTASI & EVALUASI

PERATURAN DAERAH PENUTUPAN RESOSIALISASI SILIR

A.    Pendahuluan

Suatu kebijakan publik akan menjadi efektif bila dampaknya dirasakan positif, yaitu suatu kondisi di mana kebijakan publik tersebut sesuai dengan keinginan dan bermanfaat bagi masyarakat. Di samping itu tentu saja juga ada dampak negatifnya yaitu dalam setiap kebijakan tentu ada pihak-pihak yang dirugikan, masalah timbul ketika pihak yang dirugikan tersebut mendominasi atau semakin dirasakan oleh  sebagian besar anggota masyarakat baik untuk kondisi sekarang maupun yang akan datang.

Sebuah kebijakan publik pada dasarnya diambil berkaitan dengan upaya untuk memecahkan suatu masalah, bukan sebaliknya justru akan menimbulkan masalah baru (Riant Nugroho, 2003:83). Kebijakan penutupan resosialisasi silir dimaksudkan untuk  mengembalikan image kota solo sebagai kota yang bersih dan lebih bermoral disamping tujuan-tujuan lain, dengan kata lain kebijakan tersebut diambil berkaitan dengan masalah moral yang apabila tidak segera diambil suatu langkah dikemudian hari dapat menimbulkan akibat yang lebih parah terutama bagi generasi yang akan datang.

Yang kemudian menjadi pertanyaan adalah apakah kebijakan penutupan resosialisasi silir berdampak positif bagi masyarakat atau sebaliknya justru menimbulkan dampak yang merugikan masyarakat.

B.     Pembahasan Masalah

Dari uraian di atas kebijakan penutupan resosialisasi silir ternyata berdampak negatif dimana realitasnya masalah baru bermunculan. Hasil penelitian  P3G Lemlit UNS (Ismi DAN dkk, 2000) menunjukkan dampak sosial ekonomi yang luar biasa di mana para PSK tidak berhenti menjalankan profesinya akan tetapi justru dengan leluasa berpraktik di tempat lain (hotel, panti pijat, penampungan, mangkal di ruang publik <terminal, stasiun, taman>) dengan jam dinas yang lebih leluasa. Dengan kebebasan tersebut tentu mereka akan sulit dikendalikan, misalnya jika di silir secara rutin mendapat penyuntikan di tempat baru hal tersebut tidak dilakukan sehingga akan dapat menyebabkan menyebarnya penyakit kelamin menular bahkan HIV yang tentu saja sangat meresahkan masyarakat. 

Berdasar catatan kuliah (Priyo Sudibyo, 19/12/03) Kebijakan yang tidak efektif biasanya disebabkan oleh tiga faktor berikut : bad execution, bad policy ang bad luck. Menurut penulis dampak negatif kebijakan ini lebih disebabkan pada proses formulasi yang kurang komprehensif (bad policy) dan juga pelaksanaan yang kurang optimal (bad execution).

Formulasi yang kurang komprehensif (bad policy) dapat kita lihat dari kurangnya antipasi terhadap dampak negatif yang ditimbulkan, seperti tidak dipersiapkannya mereka untuk kembali ke masyarakat dengan dibekali terlebih dahulu dengan ketrampilan untuk alih profesi yang lebih terhormat, pemberian uang pesangon yang sangat minim sehingga tidak memungkinkan untuk tambahan modal berwiraswasta, masih utuhnya lokasi lama beserta pemiliknya (mantan mucikarinya) memungkinkan mereka kembali dan lain sebagainya.

Pelaksanaan yang kurang optimal (bad execution) di mana dalam implementasi terdapat penyimpangan-penyimpangan seperti tidak sampainya secara utuh uang pesangon yang diterimakan, tidak ada sistem kontrol yang baik sehingga selain mereka pindah tempat praktek ke tempat lain ternyata tidak sedikit mereka yang kembali ke silir untuk berpraktek (tanpa ijin praktek).

Keberhasilan kebijakan dapat dikaji dari dua prespektif yang berbeda (Agus Dwiyanto, Makalah Pelatihan Analisis Kebijakan Sosial II 1994) yaitu dari tinjauan implementasi dan outcome. Prespektif implementasi menekankan pada konsistensi antara pelaksanaan dengan ketentuan yang ditetapkan, sedangkan prespektif outcome suatu kebikjakan dapat dinilai berhasil kalau menghasilkan dampak seperti yang diinginkan. Suatu program mungkin berhasil ditingkat implementasi akan tetapi gagal ditinjau dari dampak yang diharapkan, begitu pula sebaliknya. Dalam kasus penutupan silir jelas dampak moralitas yang diinginkan tidak tercapai secara optimal karena secara realitas di kota solo menjamur tempat-tempat prostitusi pasca penutupan silir, dengan kata lain dari prespektif outcomepun dampak yang diinginkan tidak sesuai justru permasalahan baru timbul dengan pindahnya mereka ke tempat-tempat praktek baru seperti telah diuraikan di atas.

C.  Rekomendasi

Dalam siklus kebijakan (William N. Dunn, 2003 : 25) digambarkan bahwa terjadi proses yang tidak putus mulai dari perumusan masalah – formulasi – implementasi – evaluasi – kembali ke perumusan masalah, artinya dimungkinkan dirumuskannya masalah baru apabila hasil penilaian (evaluasi) ditemukan ketidak efektifan kebijakan. Dalam kontek penutupan silir apabila hasil evaluasi menunjukan ketidak sesuaian hasil dengan yang diinginkan tidak menutup kemungkinan untuk diformulasikan kebijakan baru yang lebih prespektif tentu saja dengan upaya optimal agar ketidak efektifan kebijakan tidak terulang kembali.

Ada beberapa alternatif dirumuskankannya kebijakan baru tersebut, salah satunya yang paling ideal menurut penulis adalah membuka resosialisasi baru dengan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi misalnya : lokasi yang terpencil (terisolasi), dirancang sistem yang memadai di dalamnya terdapat kontrol kesehatan, kontrol keamanan  dan yang lebih penting adalah ada pembinaan berupa upaya menyipakan mereka untuk berprofesi lain yang lebih layak sehingga memungkinkan mereka kembali ke masyarakat. Dan yang lebih penting adalah diikuti oleh kebijakan yang lain yang terkait misalnya dengan mengeluarkan kebijakan bahwa praktek prostitusi di luar resosialisasi resmi tidak diperbolehkan dengan disertai tindakan yang tegas bagi mereka yang melanggarnya, hal tersebut sesuai dengan konsep (Solichin Abdul Wahab,2002:6)  bahwa kebijakan pada hakikatnya merupakan tindakan-tindakan yang terjkait dan berpola dan bukan keputusan yang berdiri sendiri-sendiri. Kalau kita mau jujur dengan menoleh pada kebijakan daerah lain seperti Pemkot Surabaya dengan Dolly yang dikelola sedemikian rupa sehingga secara ekonomis sangat menguntungkan, bahkan dinamika Dolly (diluar transaksi seksual) dapat menghidupi  masyarakat sekitar dengan menyediakan banyak lapangan kerja mulai dari tukang parkir, loundry, warung dan sebagainya (Trans TV, 15/12/2003).

Alternatif tersebut tentu saja tidak mudah dilakukan karena akan menimbulkan kontra terutama dari golongan kelompok agama, yang diperlukan disini adalah  bagaimana komunikasi/sosialisasi yang efektif di mana harus ditumbuhkan pemahaman dan semua pihak diajak untuk berpikir dampak yang dapat ditimbulkan dari sebuah kebijakan. Komunikasi menjadi sangat penting ketika message yang disampaikan sarat nilai (Anderson dalam M.Irfan Islami, 2003:109) adanya kesadaran untuk menerima kebijakan sebagai suatu yang logis, perlu dan adil disamping diyakinkan bahwa kebijakan diambil oleh lembaga yang sah/konstitusional serta melalui prosedur yang benar. Sedangkan penolakan akan datang dari interest group yang tentu saja menganggap tidak sesuai dengan nilai dan norma masyarakat yaitu melegetimasi sebuah kemaksiatan.

Yang perlu dicermati pula sebuah resosialisasi (komplek pelacuran) pada umumnya aktivitas yang terjadi tidak hanya teransaksi seksual saja akan tetapi sarat dengan aktivitas yang masuk dalam kriteria penyakit masyarakat seperti perjudian, miras, narkoba bahkan disinyalir digunakan sebagai persembunyian pelaku kriminalitas. Oleh sebab itu apa bila alternatif yang dipilih adalah pembukaan resosialisasi baru maka masalah tersebut harus diperhatikan dengan serius.

D.  Kesimpulan

 Penutupan resosialisasi silir berdampak negatif bagi masyarakat karena ternyata tidak sesuai dengan yang diharapkan akibat dari bad policy dan bad implementation. Diperlukan formulasi baru, salah satu alternatifnya adalah dengan membuka resosialisasi baru dengan perayaratan tertentu ditinjau dari aspek lokasi, sistem dan control.

Dalam formulasi jika alternatif tersebut dipilh maka sebelum diimplementasikan harus dikomunikasikan dengan baik sehingga tidak menimbulkan gejolak dengan message yang syarat dengan nilai yang di dalamnya terdapat pemikiran untung rugi baik secara ekonomis maupun sosial serta mencakup pembinaan dengan membekali berbagai ketrampilan agar mereka siap jika kembali ke masyarakat..

E.   DAFTAR PUSTAKA

1.      Anderson, 1984, Public Policymaking, New York : Holt, Renehart and Winston.

2.      Hesel Nogi S. Tangkilan, 2003, Kebijakan Publik Yang Membumi, Yogyakarta, Lukman Offset.

3.      M. Irfan Islamy, 2003, Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara, Jakarta, Bumi Aksara.

4.      Priyo Sudibyo, 2003, Catatan Kuliah : Kebijakan Publik, Program Magisten Andiministrasi UNS.

5.      Riant Nugroho, 2003, Kebijakan Publik : Formulasi, Implementasi dan Evaluasi, Jakarta, Gramedia.

6.      Solichin Abdul Wahab, 2002, Analisis Kebijaksanaan, Jakarta, Bumi Aksara.

7.      William N. Dunn, 2003, Pengantar Analisis Kebijakan Publik, Yogyakarta, Gadjah Mada University Perss.